Contoh Karya Tulis Ilmiah kumpulan Contoh Karya Tulis Ilmiah, PTK, PTS, Skripsi, tesis, desertasi, makalah, dan artikel pendidikan

PENDIDIKAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SESUAI TUNTUTAN

Makalah

Abstrak:
Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan international, dan melalui artikel-artikel dalam media massa.Kesimpulannya mempersoalkan: sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Yang lebih penting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif. Faktor utama penyebab permasalahan itu adalah rendahnya sumberdaya manusia (SDM). Karena itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pendidikan perlu mendapat perhatian. Pendidikan memegang peranan kunci dalam mencetak SDM yang berkualitas.
Kata kunci: aktualisasi pendidikan, kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, pembangunan masyarakat, otonomi

*) Penulis adalah Dosen FIP-UNIMED Medan.
________________________________________
1. Pendahuluan
Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional. Terpuruknya perekonomian negara ditambah semakin merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara langsung membuat masyarakat menjadi tidak berdaya. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat, pengangguran nyata sudah mencapai 40 juta, keluarga jalanan dan anak jalanan menjadi masalah sosial yang menonjol di perkotaan, anak-anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan makin bertambah, masalah kriminalitas yang makin meningkat, ditambah dengan masalah sosial lainnya yang membuat masyarakat tidak berdaya memenuhi kebutuhan pokoknya. Upaya pemerintah memberikan bantuan darurat dalam bentuk materi baik melalui program “jaring pengaman sosial” maupun melalui proyek “Padat Karya” ternyata belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Tentu saja masyarakat lapisan bawah sangat memerlukan bantuan semacam ini. Akan tetapi, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantuan yang seharusnya menjadi porsi dan hak masyarakat lapisan bawah justru sebaliknya dinikmati mereka yang tidak berhak.
Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top-down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.
Apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini, membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif. Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda. Dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan, dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri. Masalah timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Core idea dari implementasi otonomi daerah adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Inti permasalahannya adalah apakah masyarakat sudah siap melaksanakan pembangunan sesuai tuntutan otonomi daerah? Kalau belum siap usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk memberdayakan mereka sebagai insan pembangunan? Dan bagaimana peranan pendidikan formal dan nonformal untuk melahirkan SDM yang berkualitas yang siap melaksanakan pembangunan? Memaknai topik tulisan dan permasalahan di atas, masalah yang menjadi bahan kajian difokuskan pada urgensi pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, aktualisasi pendidikan yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan mengkaji teknik atau pola partisipasi masyarakat yang applicable di dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama yang menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat.
2. Kajian Literatur
2.1. Tujuan, Permasalahan dan Kualitas SDM Indonesia.
Pendidikan adalah masalah semua orang, bahkan secara extrim pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses memanusiakan manusia.
Membangun masyarakat dari wacana berfikir yang statis tradisional menjadi masyarakat dengan wacana berfikir kosmopolit yang dinamis rasional. Bahkan keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui jalur pembangunan masyarakat desa dan kota (rural and urban community development). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bentuknya bervariasi, meliputi pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi, pendidikan keterampilan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Margono Slamet (1998:1) mengemukakan tujuan pendidikan sebagai suatu proses untuk mengubah perilaku manusia. Domain yang diharapkan berubah meliputi: pertama, domain perilaku pengetahuan (knowing behavior), kedua, domain perilaku sikap (feeling behavior) dan ketiga, domain perilaku keterampilan (doing behavior). Lebih lanjut Dahama dan Bhatnagar ( 1980:3), mengemukakan tujuan pendidikan itu …………..as the process of bringing desirable change into behavioral change of human being. Menurutnya komponen-komponen perilaku yang harus berubah meliputi: Knowledge and ideas, values and attitudes, norms and skills, understanding and translation, ditambah dengan goals and confidence, seperti terlihat di dalam bagan berikut.

Bagan 1. Behavioral components.
Kata kunci dari tujuan pendidikan ialah perubahan perilaku. Unsur-unsur perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh peserta didik (Knowledge), apa yang dapat mereka lakukan (Skills), apa yang mereka rasakan/pikirkan (Attitudes) dan apa yang mereka kerjakan (Action).
Apabila pengertian perilaku ini lebih disederhanakan maka, perilaku dapat dibagi menjadi 2 unsur yang saling berhubungan satu sama lain yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan Intelektual (KI) contohnya masyarakat Barat yang rasional dan individualistis, di mana mereka cenderung mendengarkan apa “kata kepala”, sedangkan Kecerdasan Emosional (KE) contohnya masyarakat Timur yang masih terikat kepada tradisi yang cenderung mendengarkan apa “Kata Hati”. Hasil penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam berprestasi ditentukan oleh hanya 20 persen dari KI-nya sedangkan 80 persen oleh faktor lain, terutama KE-nya.
Apabila lembaga pendidikan tidak dikelola oleh para profesional maka, kualitas SDM Indonesia di masa mendatang – terutama dalam era globalisasi – akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Akan tetapi jika dikelola secara profesional, maka masalah kualitas SDM, akan dapat teratasi secara bertahap.
Masyarakat akan memberikan public recognition kepada sektor ini, jika hasil kinerja para profesional itu dapat diterima dan diakui semua pihak sesuai dengan motto Education for all.
Itulah sebabnya penguatan posisi tawar dari Departemen Pendidikan Nasional dengan pihak eksekutif dan legislatif perlu dijadikan agenda penting terutama untuk menaikkan anggaran sektor Pendidikan. Seperti diketahui anggaran sektor pendidikan dalam APBN 2001 relatif sangat kecil yakni berkisar 6,5 persen.
Artinya, para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif belum mampu memahami kepentingan dunia pendidikan sebagai human investment bagi bangsa dan negara dimasa mendatang. Untuk ini, perlu reformasi sistem pendidikan agar lembaga pendidikan mampu melahirkan SDM yang berkualitas, profesional, dan memiliki daya saing yang tinggi baik pada level nasional maupun global.
Ketetapan-ketetapan MPR 1999 yang berhubungan dengan pendidikan merupakan permulaan reformasi pendidikan di Indonesia, dimana antara lain ditetapkan:
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga kependidikan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional ( Ketetapan-ketetapan MPR 1999, hal. 80-81 ).
Pada ketiga butir ketetapan tersebut tersirat: pertama, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia; kedua, pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan dengan meningkatkan anggaran pendidikan, termasuk kesejahteraan guru dan; ketiga, penyesuaian program-program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Namun demikian, ketetapan-ketetapan MPR di atas masih perlu ditunggu realisasinya, bahkan dengan anggaran pendidikan yang hanya 6,5 persen dalam APBN 2001 merupakan suatu fakta dan sekaligus menjadi masalah pokok yang masih perlu dipertanyakan lebih lanjut.
Secara faktual tidak sedikit agenda-agenda reformasi yang tujuannya konstruktif berubah menjadi tindakan-tindakan arogan yang sifatnya destruktif. Masalah ini terjadi karena masyarakat Indonesia – para elit politik termasuk publik – disatu pihak belum memiliki suatu Common Understanding tentang visi dan misi reformasi, dan di lain pihak belum dilaksanakan kegiatan “sosialisasi” tentang makna dan tujuan reformasi itu sendiri. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya diterima sebagai suatu kekayaan yang dapat membangun suatu rasa persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di dalam pembangunan, kenyataannya justru sebaliknya melahirkan Social Conflics di masyarakat – contoh kasus Kalimantan Tengah dan daerah lainnya di Indonesia.
Tentu saja masalah ini tidak akan terjadi, apabila pemerintah memberikan prioritas pada sektor pendidikan publik yang berkelanjutan tentang “nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak azasi manusia, kerja sama dan mufakat “.
Apabila nilai-nilai tersebut di atas telah diadopsi, maka diharapkan rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya a spirit of cooperation tumbuh dan berkembang. Semangat kerja sama, pada gilirannya merangsang tumbuhnya rasa memiliki, partisipasi, dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Dalam hubungan ini, patut diperhatikan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan SDM yang berkualitas, bahkan sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan, sehingga kita dapat mengikuti suatu wacana yang menegaskan: Development stands or falls with the improvement of human and institutional competence (Hill, 1962:4). Secara lebih arif dapat disimpulkan bahwa pendidikan bermutu menghasilkan SDM bermutu dan merupakan kata kunci dari keberhasilan pembangunan. Pada saat ini, Indonesia menghadapi masalah yang sifatnya multidimensi yang menuntut pemecahan segera. Masyarakat yang mutu SDM-nya rendah, cenderung tidak akan mampu memecahkan masalahnya. Berbeda dengan masyarakat yang mutu SDM-nya tinggi, mereka memiliki potensi untuk memecahkan masalahnya, serta mampu merumuskan pola pemberdayaan (empowerment) masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. D.P.Tampubolon ( 2001 : 7-11 ), mengemukakan bahwa dengan perkembangan masyarakat industri dan pascaindustri Indonesia akan sekaligus berada di bawah pengaruh empat proses perkembangan sosial-ekonomi yang mendasar pada abad ke-21, bahkan sesungguhnya sudah mulai dalam tiga dekade terakhir abad ke-20. Keempat proses perkembangan sosial-ekonomi yang mendasar, perlu dipahami karena dampaknya dapat mempengaruhi seluruh tata kehidupan bangsa Indonesia terutama pada abad ke 21 ini. Keempat proses itu meliputi: (1) globalisasi; (2) industrialisasi; (3) asianisasi; dan (4) sistem informasi canggih, serta akibat utama yang ditimbulkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.